Perizinan merupakan aspek penting dalam proyek konstruksi yang harus diprioritaskan. Keterlambatan perizinan dapat menyebabkan aktivitas proyek ikut terlambat.
Pada kenyataannya di lapangan, proses perizinan sering kali memiliki durasi yang tidak pasti.
Sebagai contoh, Anda sedang membangun proyek jalan layang atau jalan yang melewati terowongan bawah tanah. Beberapa perizinan yang perlu Anda perhatikan antara lain:
- Izin pengalihan lalu lintas
- Izin penebangan pohon
- Izin pemindahan utilitas
- Izin penggalian di area publik
- Dan lain-lain
Lalu, bagaimana cara memasukkan perizinan dari pihak berwenang ke dalam jadwal proyek?
Karena jadwal perizinan terkadang sulit diprediksi, Anda dapat memasukkan jadwal perizinan sejak tahap desain proyek.
Asumsi saya, proyek Anda dibagi ke dalam beberapa fase berikut:
- Proyek pada fase studi kelayakan
- Proyek pada fase desain
- Proyek pada fase konstruksi
Koordinasi awal perizinan ini seharusnya sudah bisa dilakukan pada fase desain proyek, bukan pada fase konstruksi. Jika Anda baru memasukkan jadwal perizinan ini pada fase konstruksi, maka potensi keterlambatan akan menjadi lebih besar.
Anda perlu berkoordinasi sejak awal dengan pihak berwenang terkait, sehingga pada saat pelaksanaan proyek Anda hanya perlu mengurus perizinan final yang biasanya berkaitan dengan administrasi atau dokumen.
Misalnya, jika Anda memiliki pekerjaan di area hijau, Anda perlu berkoordinasi terkait penebangan pohon, penanaman kembali pohon di area di luar pekerjaan proyek, jumlah pohon yang perlu ditebang, jumlah pohon yang perlu ditanam kembali, siapa pihak berwenang yang terkait, dan sebagainya.
Jadi, terkait perizinan, ketika desain sedang berjalan atau telah selesai, Anda harus mengoordinasikan desain tersebut dengan pihak berwenang.
Risiko perubahan desain paling besar terjadi ketika area pekerjaan proyek Anda berada di dekat fasilitas umum seperti trotoar, halte bus, pos keamanan, area lahan milik warga, area hijau, dan lainnya.
Baca juga apa itu critical path dalam jadwal proyek?
Meskipun Anda telah memulai koordinasi perizinan dengan pihak berwenang pada fase desain, ketika fase konstruksi proyek dimulai, Anda tetap harus membuat jadwal khusus untuk perizinan final dengan durasi tertentu, tergantung pada tingkat kompleksitas perizinan tersebut.
Jangka waktu ini harus ditentukan pada awal konstruksi, yaitu pada bagian pekerjaan persiapan. Karena durasi aktivitas perizinan ini sering kali tidak pasti, usahakan untuk menyediakan float pada aktivitas tersebut.
Beberapa risiko terkait perizinan yang dapat menyebabkan keterlambatan antara lain:
- Perubahan peraturan pemerintah daerah.
- Perubahan pada instansi atau departemen pihak berwenang.
- Perubahan kondisi di lapangan.
- Perubahan desain.
Jadwal perizinan ini sangat penting bagi pemilik proyek, sehingga kontraktor yang menyusun jadwal perlu berkoordinasi dengan pemilik proyek.
Keterlambatan perizinan sering terjadi terhadap jadwal yang telah disepakati dalam kontrak karena kurangnya koordinasi PIC perizinan terhadap jadwal perizinan. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik proyek, karena perizinan sering dianggap sebagai tanggung jawab pemilik, terutama pada proyek pemerintah.
Berikut adalah contoh penerapan jadwal perizinan pada proyek konstruksi:
